Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengkritik keputusan salah satu kepala daerah yang tidak mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait pelarangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Menurutnya, kepala daerah tersebut semestinya dalam memutuskan sesuatu harus berpedoman kepada keputusan pemerintah pusat, bukan sebaliknya. Menurut Luqman, apabila ada kepala daerah yang enggan melaksanakan aturan pemerintah soal larangan mudik langsung saja datang ke Jakarta menghadap Presiden dan Menteri Dalam Negeri.Jangan membuat keputusan lokal sendiri.
"Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal ke Mendagri. Sampaikan argumen dan data data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran," katanya. Dia melanjutkan, kalau ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, suka tidak suka, semua pihak harus menjalankan. "Apa jadinya negara ini kalau daerah daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau," kata Luqman. Politikus PKB ini menilai Presiden Jokowi perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang. "Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi Covid 19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, tapi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini," pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa kepala daerah mestinya menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk melarang mudik pada tahun ini. Tsunami Covid 19 di India harus menjadi perhatian Indonesia. "Kita belajar dari meledaknya kasus Covid 19 di India sehingga jangan ada perbedaan kebijakan kepala daerah dalam hal mudik berbeda dengan pemerintah pusat," kata Emanuel. Diketahui,Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah enggan menerapkan larangan mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat.(Willy Widianto)